Pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini telah memicu reaksi keras dari anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja. Dalam pernyataannya, ia mengecam pernyataan yang menuduh adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Keberanian PM Solomon untuk berbicara di forum internasional tanpa menyertakan bukti yang jelas dianggap sebagai tindakan yang sembrono dan sepihak.
Pernyataan Kontroversial PM Solomon
Abraham Sridjaja menganggap bahwa pernyataan PM Solomon tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan standar ganda. Ia menyebutkan bahwa seorang pemimpin negara seharusnya tidak hanya melemparkan tuduhan terhadap negara lain tanpa menyertakan sumber informasi yang valid.
“Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB, melempar tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak berani menyebut dari mana laporannya berasal, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana diverifikasi,” ungkap Abraham. Ia menambahkan bahwa sementara Indonesia diminta untuk transparan, sumber tuduhan yang dilontarkan oleh PM Solomon justru disembunyikan.
Perlakuan Terhadap Hak Asasi Manusia di Papua
Abraham menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang nyata dan berulang kali terjadi di Papua lebih sering dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia mempertanyakan kehadiran suara PM Solomon ketika saudara-saudara Melanesia di Papua mengalami kekerasan dan penyerangan.
“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh OPM?” tanyanya dengan nada kritis.
Kasus Kekerasan di Papua
Dalam rangka mendukung pernyataan tersebut, Abraham merinci sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan betapa seriusnya situasi di lapangan. Beberapa di antaranya adalah:
- Pada 9 September 2026, di Jayawijaya, tiga aparatur sipil negara (ASN) dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata saat mereka menjalankan tugas kemanusiaan.
- Pada 18 Agustus 2026, seorang ibu ditembak mati di Mimika karena menolak disandera, dan beberapa perempuan lainnya diculik.
- Dalam insiden di Wamena-Mbua pada September 2026, seorang sopir disandera dan dipaksa mengaku mendukung kemerdekaan sebelum akhirnya dibunuh.
- Di Yahukimo dan Puncak pada Juli 2026, OPM membakar pesawat misi kemanusiaan dan gedung-gedung sekolah.
- Pada April 2025, terjadi pembunuhan massal di Yahukimo yang menewaskan belasan warga sipil.
Data Kekerasan dan Korban
Abraham juga menyampaikan data yang dirilis oleh Polda Papua, yang mencatat setidaknya 29 orang tewas akibat aksi OPM di Papua Pegunungan dari Januari hingga September 2026. Dari total tersebut, 25 di antaranya merupakan warga sipil yang tidak bersalah.
“Semua informasi ini sudah terang-benderang diberitakan media. Jika PM Solomon tidak tahu, ia jelas tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Namun, jika ia mengetahui fakta-fakta ini dan tetap memilih untuk diam, itu jauh lebih memprihatinkan,” tegas Abraham.
Penilaian Terhadap Sikap Internasional
Reaksi terhadap pidato PM Solomon juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana isu Papua dipandang di mata internasional. Meskipun banyak pihak menyerukan perhatian terhadap isu hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan berimbang.
Abraham mengingatkan bahwa sikap selektif dalam memperdebatkan masalah hak asasi manusia dapat menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya fokus pada tuduhan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada di lapangan.
Peran Diplomasi dan Dialog
Dalam konteks ini, diharapkan adanya upaya diplomasi yang lebih aktif dari semua pihak untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda harus diutamakan untuk menemukan solusi yang damai dan berkelanjutan.
“Kita perlu menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif, bukan hanya mengandalkan retorika yang dapat memperburuk situasi. Solusi terbaik adalah yang dapat membawa perdamaian bagi seluruh masyarakat Papua,” kata Abraham.
Kesimpulan
Pernyataan PM Solomon di PBB mengenai pelanggaran HAM di Papua telah memicu perdebatan yang sengit, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di komunitas internasional. Dengan berbagai fakta dan data yang ada, penting bagi semua pihak untuk berupaya mencari kebenaran dan keadilan.
Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap situasi di Papua, diharapkan langkah-langkah yang diambil akan lebih adil dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keterbukaan dan kejujuran dalam dialog menjadi kunci untuk menciptakan perdamaian yang abadi di kawasan tersebut.
➡️ Baca Juga: Presiden Korea Selatan Sebut Indonesia Sebagai Mitra Strategis Utama, Prabowo Pastikan Kerja Sama Kian Kokoh
➡️ Baca Juga: Ekonomi Kreatif dari Ruang Kamar: Strategi Dua Pintu Kabol Raih Pendapatan Digital
