Amputasi BUMD BUMD DPRD Jabar jawa barat Peleburan BUMD

DPRD Jabar Tindak Tegas BUMD Merugi untuk Menyelamatkan APBD dan Meningkatkan PAD

bila salsabilaMaret 17, 2026

17 2 minutes read

Dalam upaya untuk menjaga kestabilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi III DPRD Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengevaluasi secara menyeluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian. Langkah ini diambil setelah terungkapnya kinerja keuangan yang mengecewakan dari sejumlah BUMD, yang terus-menerus mencatatkan kerugian signifikan. Situasi ini jelas berpotensi menjadi beban berat bagi APBD, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Evaluasi Terhadap Kinerja BUMD

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, mengungkapkan keprihatinan terhadap peran BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam pencapaian PAD, namun justru menunjukkan tren yang merugikan. Keberadaan BUMD yang dimaksud, alih-alih memberikan kontribusi positif, malah menciptakan dampak negatif terhadap perekonomian daerah.

“Keberadaan entitas usaha yang tidak sehat tidak hanya mengganggu alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi daerah secara keseluruhan,” jelas Romli dalam pernyataannya. Pendekatan yang lebih radikal diperlukan untuk memastikan bahwa BUMD dapat berfungsi dengan baik dan tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.

Strategi untuk Mengatasi Kerugian

Komisi III saat ini tengah menyusun berbagai opsi strategis untuk memutus siklus kerugian yang dialami oleh BUMD. Opsi-opsi ini mencakup:

Perampingan manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Penggabungan (merger) antara BUMD yang memiliki kesamaan visi dan misi.
Penutupan permanen bagi BUMD yang tidak menunjukkan prospek bisnis yang jelas.
Evaluasi mendalam terhadap struktur organisasi dan model bisnis BUMD yang ada.
Peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMD.

Romli menekankan bahwa banyak BUMD yang terus merugi tanpa ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Situasi ini menciptakan dilema di mana BUMD tersebut tampaknya tidak ingin bangkit, namun juga tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Urgensi Penanganan BUMD Merugi

“Kami harus melakukan kajian yang mendalam. Jika memang BUMD tersebut sudah tidak sehat, maka opsi untuk digabung, dilebur, atau bahkan ditutup harus dipertimbangkan. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk menutupi kerugian dari BUMD yang tak kunjung membaik,” tegas Romli dalam pernyataannya baru-baru ini.

Selain isu meruginya BUMD, Komisi III juga menyoroti realisasi PAD Jawa Barat yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Ketidakcapain target ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah provinsi untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk melakukan restrukturisasi pada perusahaan daerah yang seharusnya menyetor dividen.

Pentingnya Fiskal yang Kuat

Romli menekankan bahwa kekuatan fiskal daerah sangat penting sebagai fondasi untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada tindakan tegas untuk memastikan bahwa dana APBD tidak terus-menerus terserap untuk menutupi kerugian perusahaan daerah yang tidak menunjukkan perbaikan, baik dari sisi manajerial maupun operasional.

“Kami berencana untuk mendalami kajian teknis ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam regulasi daerah yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan,” tambahnya.

Rencana dan Tindakan Selanjutnya

Dalam rangka melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi BUMD, Komisi III DPRD Jabar berencana melakukan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup:

Melakukan audit menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada.
Mengidentifikasi BUMD yang memiliki potensi untuk berkembang serta yang tidak memiliki prospek bisnis yang jelas.
Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kinerja BUMD yang terpilih.
Menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan BUMD.
Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi manajemen BUMD agar lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMD yang merugi dapat segera diatasi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi APBD dan dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Kesimpulan

Keberadaan BUMD yang merugi menjadi masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Melalui evaluasi yang cermat dan langkah-langkah strategis yang tegas, diharapkan BUMD dapat berfungsi sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Jawa Barat. Dengan begitu, APBD dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.