Ketika ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai meningkat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) segera merespons dengan langkah-langkah strategis. Lonjakan titik panas yang terdeteksi pada awal tahun 2026 menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Dengan luas area yang terbakar mencapai lebih dari 10 ribu hektare, tindakan preventif menjadi sangat mendesak untuk menghindari dampak yang lebih besar.
Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Karhutla
Dalam menghadapi lonjakan karhutla, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan bahwa situasi ini telah menjadi sinyal peringatan bagi semua pemangku kepentingan. Antara Januari hingga Maret 2026, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai 10.601,85 hektare, yang menunjukkan peningkatan dramatis dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang hanya tercatat 470,09 hektare. Data ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi.
Deteksi Titik Panas yang Meningkat
Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat adanya 5.273 titik panas yang terdeteksi di Kalimantan Barat hingga Maret 2026. Meningkatnya jumlah titik panas ini semakin memperkuat urgensi untuk mengambil tindakan cepat dan efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Strategi Mitigasi yang Diperlukan
Dalam situasi ini, Harisson menekankan perlunya langkah-langkah yang terintegrasi dan responsif. “Kita tidak boleh lengah. Upaya pengendalian karhutla harus dilakukan dengan berbasis mitigasi risiko dari awal,” ujarnya. Pendekatan yang sistematis dan terencana sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.
Pengesahan Status Siaga Darurat
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Nomor 97/BPBD/2026 yang berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Langkah ini diambil mengingat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan lahan gambut, yang memiliki potensi tinggi untuk terbakar, terutama pada musim kemarau.
Upaya Strategis yang Diterapkan
Pemprov Kalbar tidak hanya menetapkan status siaga. Mereka juga memperkuat berbagai upaya strategis, termasuk pembentukan Komando Satuan Tugas Karhutla. Tim ini melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, serta masyarakat yang peduli terhadap api. Kerja sama lintas sektoral ini diharapkan dapat memperkuat respon terhadap kebakaran yang mungkin terjadi.
Permohonan Bantuan dan Langkah-Langkah Tambahan
Pemprov juga telah mengajukan bantuan helikopter untuk patroli dan water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu langkah antisipatif. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan karhutla di lapangan.
Inisiatif Modifikasi Cuaca dan Penegakan Hukum
Selain itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijadwalkan pada 14 hingga 18 April 2026 bertujuan untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang dapat memicu kebakaran. Di samping itu, penegakan hukum juga menjadi fokus, dengan penyegelan dua lokasi di kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebagai langkah preventif.
Prakiraan Cuaca yang Perlu Diperhatikan
Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kalimantan Barat pada bulan Juli hingga Agustus 2026 diprediksi akan berada dalam kategori di bawah normal. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kebakaran akan meningkat, terutama pada puncak kemunculan titik panas yang diperkirakan terjadi antara bulan Agustus hingga September 2026.
Membangun Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam konteks ini, Harisson berharap agar rapat koordinasi yang dilakukan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian karhutla, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran.
Harapan untuk Dukungan Berkelanjutan
Harisson juga menyampaikan harapannya untuk dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar penanganan karhutla di Kalbar dapat berjalan dengan optimal. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.
Dengan segala upaya yang telah dan akan dilakukan, Pemprov Kalbar bertekad untuk mengatasi lonjakan karhutla secara komprehensif. Melalui kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, dan lingkungan di Kalimantan Barat dapat terjaga dengan baik.
➡️ Baca Juga: Tim Konseling UB Latih Mahasiswa untuk Kembangkan Keterampilan Konselor Sebaya
➡️ Baca Juga: Pusat Informasi Geopark Rinjani Resmi Dibuka di NTB untuk Tingkatkan Pariwisata Lokal
