Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini ditandai dengan peluncuran Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Pengelolaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Inisiatif ini muncul di tengah pesatnya perkembangan internet yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk psikologi, interaksi sosial, dan perilaku konsumsi anak-anak serta remaja. Dalam konteks ini, negara tidak lagi bisa bersikap pasif terhadap dinamika kompleks yang terjadi di ruang digital.
Pendekatan Regulasi Berbasis Risiko dalam PP Tunas
Komdigi telah melakukan sosialisasi mengenai penilaian risiko terhadap layanan digital yang menyasar anak-anak. Penilaian ini dirancang dengan menggunakan sejumlah indikator yang komprehensif.
Indikator-indikator tersebut mencakup interaksi dengan individu asing, potensi paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, risiko kecanduan digital, hingga dampak psikologis dan fisiologis. Berdasarkan indikator ini, layanan digital akan diklasifikasikan dalam kategori risiko tertentu.
Pendekatan ini dikenal sebagai regulasi berbasis risiko, yang merupakan model pengaturan yang menyesuaikan kewajiban industri dengan tingkat risiko yang dihasilkan oleh aktivitas atau produk tertentu. Penelitian oleh Julia Black pada tahun 2005 menunjukkan bahwa semakin banyak regulator modern yang mengadopsi pendekatan ini untuk memprioritaskan pengawasan.
Pendekatan serupa juga diterapkan secara internasional, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui Digital Services Act. Regulasi tersebut mewajibkan platform digital besar untuk melakukan penilaian risiko sistemik terhadap dampak layanan mereka, termasuk keselamatan anak-anak dan penyebaran konten yang berbahaya.
Tantangan Implementasi dan Pentingnya Ko-Regulasi
Namun, tantangan yang signifikan muncul dalam tahap implementasi kebijakan ini. Beragam desain, model bisnis, dan arsitektur teknologi dari platform digital menjadi faktor yang memengaruhi efektivitasnya.
Sebagai contoh, platform yang menyediakan video pendek mengandalkan algoritma rekomendasi, sementara platform komunikasi privat bergantung pada pesan langsung, dan platform permainan memiliki sistem kompetisi. Perbedaan-perbedaan ini berkontribusi terhadap bentuk risiko yang muncul, menciptakan apa yang dikenal sebagai implementation gap.
Studi yang dilakukan oleh Pressman dan Wildavsky pada tahun 1973 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirancang dengan niat baik, sering kali mengalami kesulitan dalam penerapan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas koordinasi antara berbagai aktor serta keterbatasan dalam kapasitas implementasi.
Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan digital. Robert Gorwa dalam jurnal terbarunya pada tahun 2023 menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perlindungan anak di ruang digital dengan lebih efektif.
➡️ Baca Juga: Amazon.com Bangkit Kembali Setelah Menghadapi Masalah Teknikal yang Mengganggu
➡️ Baca Juga: Temukan 5 Setting Spray Terbaik untuk Kulit Kering, Harga Mulai dari Rp30 Ribuan untuk Tampilan Makeup Tahan Lama Seharian!