NU Tegaskan Penolakan Terhadap Politik Uang dalam Muktamar, Jaga Moralitas Organisasi

bila salsabila

2 jam ago

Jakarta – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan utama. Menjelang acara tersebut, Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren menegaskan penolakannya terhadap praktik politik uang. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga moralitas organisasi yang telah lama mengedepankan nilai-nilai keislaman dan keadilan.

Penolakan Terhadap Politik Uang dalam Muktamar

Tokoh NU yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), KH Abdul Manan Ghoni, menekankan bahwa semua pengurus PWNU dan PCNU memiliki kewajiban untuk menolak segala bentuk suap dalam pemilihan Anggota Himpunan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). “Melawan suap dalam AHWA adalah keharusan yang tidak bisa ditawar,” tegasnya dalam pernyataan yang diterima pada hari Minggu.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Abdul Manan dalam Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang diadakan di Jakarta dengan tema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” pada tanggal 21 Agustus. Ia menambahkan, “Menerima suap adalah bentuk kebobrokan moral yang tidak seharusnya diterima oleh para muktamirin.”

Partisipasi Tokoh NU dalam Halaqah

Dalam halaqah tersebut, sejumlah tokoh NU turut hadir, termasuk KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, dan KH Mujib Qulyubi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan moralitas organisasi menjelang Muktamar ke-35 ini.

KH Samsul Ma’arif, yang juga menjadi narasumber, menjelaskan bahwa proses ishlah yang berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Ia menyatakan, “Ishlah tersebut hanya bersifat formal, tidak ada penyelesaian substantif yang terjadi di antara keduanya.”

Tantangan Kepemimpinan dan Geopolitik

KH Adnan Anwar mengingatkan bahwa calon Rais Aam serta Ketua Umum PBNU harus memahami dinamika geopolitik dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi saat ini. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan PBNU di era sekarang memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj, khususnya dalam hal pengaderan dan pengembangan lembaga pendidikan.

Penasehat LBM PWNU DKI, KH Mukti Ali Qusyairi, juga menekankan pentingnya kriteria calon AHWA yang harus mempertimbangkan aspek kealiman serta ketertiban dalam pendidikan. “Kiai Said pernah mendampingi empat Rais Aam, dan semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah signifikan seperti yang kita hadapi saat ini,” tuturnya.

Komitmen untuk Menolak Risywah

KH Mujib Qulyubi, sebagai Ketua FUN, menyatakan bahwa halaqah ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren dalam rangka memastikan bahwa Muktamar ke-35 NU tetap mengedepankan nilai-nilai moral, keteladanan, dan penolakan terhadap praktik risywah atau politik uang.

Menjaga moralitas organisasi
Menolak suap dalam pemilihan AHWA
Meningkatkan pemahaman tentang tantangan geopolitik
Memperkuat kriteria calon AHWA
Menjamin integritas dalam Muktamar

KH Mujib Qulyubi juga menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem AHWA adalah untuk menghindari politik uang. “Sayangnya, saat ini terjadi praktik yang berbeda dari tujuan awal tersebut,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa PBNU telah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang mencakup lima poin penting. Namun, ia mencatat bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah pelanggaran baik secara prosedural maupun substansial.

Pentingnya Moralitas dalam Organisasi NU

Politik uang merupakan isu yang sangat sensitif dan bisa merusak integritas organisasi. Penolakan terhadap praktik ini bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi merupakan komitmen yang harus dijalankan dengan konsisten. NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan teladan yang baik.

Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 diharapkan untuk menjunjung tinggi moralitas dan menolak segala bentuk praktik yang dapat mencederai citra organisasi. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan integritas, NU bisa menjadi contoh bagi organisasi lain dalam berpolitik.

Strategi untuk Mencegah Politik Uang

Dalam menghadapi tantangan politik uang, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh NU dan pengurusnya:

Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota tentang bahaya politik uang.
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk meningkatkan transparansi.
Membentuk tim pengawas independen yang bertugas untuk memantau jalannya Muktamar.
Menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti terlibat dalam politik uang.
Mendorong dialog terbuka antara pengurus dan anggota untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan integritas.

Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya adalah Muktamar ke-35 NU dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Ini akan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang dan memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap terjaga dalam setiap aspek organisasi.

Kesimpulan: Mempertahankan Integritas NU

Menjelang Muktamar ke-35, penolakan terhadap politik uang menjadi sangat krusial dalam menjaga moralitas dan integritas Nahdlatul Ulama. Semua pihak diharapkan berkomitmen untuk menolak praktik-praktik yang merugikan ini dan bekerja sama dalam mewujudkan Muktamar yang bersih dan transparan. Hanya dengan cara ini, NU dapat tetap menjadi panutan di tengah masyarakat dan terus berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.