Indonesia mencatat tren yang cukup menarik di tengah pandemi global. Negara ini menjadi salah satu pemimpin global dalam pelaksanaan kebijakan kembali ke kantor atau yang dikenal dengan istilah return-to-office (RTO). Tidak hanya itu, tren ini diperkirakan mendorong peningkatan permintaan ruang kantor berkualitas tinggi, terutama di Jakarta. Lantas, apa yang mendorong tren ini dan bagaimana dampaknya bagi perkembangan bisnis di Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut.
Indonesia: Negara dengan Tingkat RTO Tertinggi
Hasil survei Workforce Preference Barometer menunjukkan bahwa sekitar 87% dari total pekerja di perusahaan-perusahaan korporat di Indonesia saat ini bekerja di bawah mandat RTO atau skema kerja hybrid yang terstruktur. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat RTO tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan rata-rata kawasan Asia Pasifik.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari total pekerja di Indonesia diharuskan bekerja penuh dari kantor. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki tingkat kehadiran kantor tertinggi di dunia, bahkan melebihi negara-negara dengan pasar kerja hybrid seperti Australia dan Singapura.
Permintaan Ruang Kantor Berkualitas Tinggi Meningkat
Tren kembali ke kantor di Indonesia ini berdampak langsung pada meningkatnya permintaan ruang kantor berkualitas tinggi. Pada kuartal IV tahun 2025, permintaan ruang kantor mencapai angka tertinggi sejak kuartal III tahun 2019. Menurut James Taylor, Kepala Departemen Riset sebuah perusahaan properti terkemuka, kondisi ini menunjukkan momentum pemulihan yang kuat bagi pasar perkantoran di Indonesia.
Perusahaan yang membutuhkan ruang kantor berkualitas tinggi disarankan untuk segera mengambil keputusan dalam memilih lokasi strategis. Hal ini dikarenakan keterbatasan pembangunan gedung baru hingga tahun 2028 mendatang.
Karyawan Indonesia Antusias Kembali ke Kantor
Menariknya, kebijakan kembali ke kantor di Indonesia diterima dengan antusias oleh sebagian besar karyawan. Survei menunjukkan bahwa hampir 90% karyawan memiliki sentimen positif terhadap kerja di kantor. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di angka 72%.
Lebih dari separuh pekerja bahkan menyatakan preferensi mereka untuk bekerja langsung dari kantor perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya kehadiran di kantor, karyawan juga memiliki ekspektasi baru terkait peningkatan fasilitas kantor sebagai imbal balik atas kehadiran mereka.
Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Kecerdasan Buatan
Selain membahas tentang tren kembali ke kantor, survei tersebut juga menyoroti kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sekitar 76% pekerja di Indonesia tercatat telah menerima pelatihan penggunaan aplikasi berbasis AI. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesiapan AI tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
Namun, riset tersebut juga menemukan adanya kesenjangan kesiapan teknologi antara generasi muda dan pekerja yang lebih senior. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mempersiapkan sumber daya manusianya menghadapi era digital.
Perubahan Persepsi Perusahaan Terhadap Kantor
Menurut Rosari Chia, Kepala Departemen Office Leasing sebuah perusahaan properti terkemuka di Indonesia, perubahan ekspektasi tenaga kerja telah mengubah cara perusahaan memandang kantor. Perusahaan kini melihat kantor bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi sebagai aset strategis yang berperan langsung dalam produktivitas, inovasi, dan daya saing bisnis.
Permintaan ruang kantor berkualitas tinggi terus meningkat karena perusahaan membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, pengalaman karyawan, serta identitas organisasi. Survei Workforce Preference Barometer sendiri melibatkan sekitar 3.100 pekerja di sembilan pasar Asia Pasifik dari berbagai sektor. Sebanyak 150 responden di antaranya berasal dari perusahaan di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Batas Usia Medsos Anak, KPAI dan LPAI Fokus pada Peningkatan Literasi Digital dan Kreativitas
➡️ Baca Juga: Kebijakan Harga Pupuk Subsidi 2026 dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung: Batas Maksimal adalah HET
