Puan Maharani Menyuarakan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Dampak Konflik Timur Tengah Menjelang Lebaran

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani memandang serius dampak potensial dari konflik Timur Tengah terhadap situasi ekonomi dan sosial di Indonesia. Dalam pernyataannya, Puan menyerukan tindakan antisipatif yang komprehensif dari pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Kekhawatiran ini muncul di tengah prediksi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, lonjakan biaya transportasi, dan potensi hambatan lain yang dapat memberatkan masyarakat dalam kondisi global yang tidak stabil.
Konflik di Timur Tengah, yang melibatkan berbagai pihak termasuk meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, telah menyebabkan fluktuasi di pasar energi dunia. Harga minyak dunia telah merangkak naik, mencapai US$ 110 per barel, jauh melebihi angka asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar US$ 70 per barel. Kenaikan harga minyak ini berpotensi merambat ke berbagai aspek lain, seperti harga bahan bakar, tarif transportasi, hingga harga barang dan jasa lainnya.
Menanggapi situasi ini, Puan Maharani menyoroti pentingnya respon yang cepat dan terukur dari pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak negatif konflik Timur Tengah terhadap ekonomi domestik, terutama jelang Idul Fitri. Kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat adalah kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Dua minggu mendatang adalah waktu menjelang Lebaran, dan tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk melakukan segala bentuk mitigasi dan antisipasi yang diperlukan,” kata Puan dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV 2025-2026, Selasa (10/3/2026). Puan menekankan agar pemerintah tidak lengah dan memastikan bahwa segala potensi masalah telah diantisipasi dan dimitigasi dengan baik. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan dan stabilitas harga pangan, kelancaran dan keterjangkauan transportasi, hingga ketersediaan layanan publik lainnya.
Puan juga menekankan harapan besar masyarakat terhadap pemerintah untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Harapan ini mencakup berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. “Dalam situasi ekonomi seperti ini, dan pada saat yang sama, masyarakat masih berharap besar kepada negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta memperkuat ekonomi kerakyatan,” tutur Puan.
➡️ Baca Juga: Pembatasan Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Dukung Upaya Cegah Kecanduan Gawai
➡️ Baca Juga: Bupati Rejang Lebong dan Empat Orang Lainnya Ditentukan sebagai Tersangka oleh KPK, Terkait Dugaan Suap dalam Proyek

