Bazar Murah Tidak Efektif Kendalikan Harga Menjelang Lebaran, Kata Pengamat Ekonomi Unpas

BANDUNG – Fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran, seperti Idulfitri 1447 H/2026, kembali mencuat. Acuviarta Kartabi, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) di Kota Bandung, menilai bahwa lonjakan harga ini bukan sekadar masalah musiman. Menurutnya, ini mencerminkan kegagalan struktural pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan yang kerap terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan dan libur panjang.

Geliat Ekonomi yang Tidak Sejalan dengan Realitas

Acuviarta Kartabi mengamati bahwa meskipun sektor investasi dan pariwisata di Bandung menunjukkan perkembangan, dengan adanya pembangunan hotel dan rumah sakit besar, hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi perekonomian lokal. Sebagai salah satu destinasi wisata, seharusnya Bandung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perdagangan yang signifikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Kenaikan Harga Pokok yang Mengkhawatirkan

Dalam analisisnya, Acu menunjukkan bahwa harga komoditas pokok seperti daging, telur, cabai, dan beras terus mengalami kenaikan yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa hal ini banyak dipicu oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan harga yang diatur, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) gas. Ditambah dengan gangguan pasokan dari daerah penghasil di luar Bandung, kondisi ini semakin memperparah situasi.

“Kota Bandung adalah pasar, bukan produsen utama pangan,” tegas Acu saat dihubungi. Hal ini menunjukkan betapa rentannya Kota Bandung terhadap fluktuasi harga yang berasal dari luar daerah.

Mindset Pedagang dan Dampaknya Terhadap Kenaikan Harga

Acu memperingatkan bahwa kenaikan harga menjelang hari raya bukanlah fenomena baru. Ia menjelaskan bahwa pola pikir para pedagang yang melihat momen Lebaran sebagai peluang untuk menaikkan harga, ditambah dengan persepsi konsumen yang menganggap lonjakan harga tersebut sebagai hal yang wajar, membuat situasi ini sulit untuk dikendalikan. Kenaikan harga yang bersifat insidentil ini berpotensi merugikan ekonomi, karena tidak didukung oleh pertumbuhan fundamental.

Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi

Menurut Acu, pemerintah kota memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengintervensi kenaikan harga. Terdapat perangkat seperti Satuan Tugas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Pengendali Deflasi yang seharusnya dapat berfungsi secara optimal. “Inflasi dan kenaikan harga adalah masalah serius yang harus ditangani. Setelah harga naik, sulit untuk kembali turun,” ungkapnya, menyoroti posisi puncak harga saat ini meskipun inflasi secara keseluruhan terlihat rendah.

Permasalahan Rantai Distribusi dan Produksi Pangan

Ironisnya, Acu juga mengangkat contoh kasus beras yang mencolok. Meskipun pemerintah pusat mengklaim adanya swasembada beras dengan stok Bulog yang melimpah, harga beras tetap menunjukkan tren kenaikan. “Jika pemerintah pusat tidak mampu mengatur harga beras, bagaimana mungkin pemerintah daerah dapat melakukannya?” tanyanya. Ini menandakan adanya masalah serius dalam rantai distribusi dan produksi yang perlu ditangani dengan segera.

Pentingnya Solusi Berkelanjutan

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan untuk mengendalikan harga. Langkah-langkah yang lebih proaktif dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan mengoptimalkan segala instrumen yang ada, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keberhasilan dalam menangani inflasi dan harga pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, peran serta masyarakat dan sektor swasta juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

• Perkuat pengawasan harga melalui Satuan Tugas Pangan.
• Optimalisasi distribusi pangan agar lebih efisien.
• Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam kebijakan pangan.
• Pendidikan kepada pedagang tentang etika harga yang adil.
• Pengembangan infrastruktur pasar untuk mendukung aksesibilitas.

Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, diharapkan masalah inflasi dan kenaikan harga pangan menjelang Lebaran dapat diatasi dengan lebih baik. Adanya dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, menjadi sangat penting agar tidak terjadi lagi fenomena serupa di masa mendatang.

➡️ Baca Juga: Jadwal Tayang Daredevil: Born Again Season 2 yang Harus Disaksikan Sebelum Spider-Man: Brand New Day

➡️ Baca Juga: Pemerintah Pertahankan Rasio Utang 40 Persen dan Defisit Stabil di 3 Persen