Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menjalankan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian dalam berusaha dan berinvestasi di sektor kelautan, terutama dalam mendukung percepatan proyek strategis nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang lebih baik dan lebih terencana.
Peran KKPRL dalam Investasi Laut
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menekankan bahwa KKPRL tidak hanya berfungsi sebagai alat legalitas untuk pemanfaatan ruang laut. Lebih jauh, ia juga berperan sebagai instrumen pengendalian yang bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sejalan dengan rencana tata ruang laut. Ini juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pengendalian pemanfaatan ruang laut tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu (22/4).
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Kartika menambahkan bahwa melalui re-engineering pembangunan, pemerintah kini menaruh fokus pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan fondasi ekonomi masyarakat pesisir. Ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti kampung nelayan, revitalisasi tambak, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Dalam konteks ini, ketidakpastian geopolitik dan perubahan rantai pasok dunia menjadi tantangan yang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penataan ruang laut memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional.
Kolaborasi dengan Para Ahli
Dalam rangka evaluasi KKPRL, KKP mengundang berbagai pakar untuk memberikan perspektif beragam. Mereka memberikan masukan terkait land value capture, reklamasi yang ramah lingkungan, sustainability accounting, serta penataan ruang laut yang mendukung pembangunan yang inklusif.
Profesor Eko Ganis Sukoharsono, seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) Malang, menyatakan bahwa PSN Surabaya Waterfront Land perlu dirancang sebagai intervensi yang terencana. Ini harus mengintegrasikan aspek kelayakan teknis, keselarasan lingkungan, tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap regulasi secara bersamaan.
Menjaga Keseimbangan dalam Pembangunan
Dia menekankan bahwa proyek tersebut tidak hanya harus mengejar kecepatan penciptaan lahan baru, tetapi juga perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan proses alam yang ada di sekitarnya. Ukuran keberhasilan operasional PSN Surabaya Waterfront Land juga harus diperluas agar tidak hanya terfokus pada penciptaan lahan fisik atau nilai ekonomi jangka pendek.
Integrasi Tiga Pilar dalam Reklamasi
Prof. Suntoyo, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS, menjelaskan bahwa PSN Surabaya Waterfront Land yang dilaksanakan melalui reklamasi perlu berlandaskan pada tiga pilar yang saling terintegrasi: ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek ekologi, fokus utama harus pada perlindungan habitat laut seperti mangrove dan terumbu karang, serta menjaga kualitas air melalui sistem sirkulasi yang baik.
Di sisi sosial, perencanaan harus menjamin akses publik dan ruang hidup bagi nelayan untuk menghindari konflik ruang serta memastikan distribusi manfaat yang adil. Sedangkan pilar ekonomi berfungsi untuk memastikan bahwa kawasan hasil reklamasi dapat mendorong pertumbuhan wilayah yang mandiri secara finansial.
Kepatuhan terhadap Regulasi dan Legitimasi Sosial
Suntoyo juga menegaskan bahwa keberhasilan akhir dari proyek reklamasi ditentukan oleh sejauh mana rekayasa teknik dapat beradaptasi dengan dinamika hidro-oseanografi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Legitimasi sosial melalui distribusi akses yang adil menjadi faktor kunci agar proyek dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Semua parameter ini perlu dihadirkan secara bersamaan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.
“Masa depan reklamasi bergantung pada ketegasan dalam merancang intervensi pesisir yang aman dan menghormati sistem alam,” pungkasnya.
Langkah-Langkah Evaluasi KKPRL
Dalam evaluasi KKPRL tersebut, PSN Surabaya Waterfront Land berada dalam timeframe rencana lanjutan KKPRL. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan perhatian pada beberapa aspek, antara lain:
- Mempercepat proses persetujuan lingkungan.
- Perbaikan dokumen lingkungan yang diperlukan.
- Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.
- Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan SWL.
- Menjamin transparansi dalam setiap tahap proyek.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan investasi di sektor kelautan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem ini.
➡️ Baca Juga: Alarm Sektor Keuangan: BI Berperan Sebagai Mesin Utama Utang Luar Negeri
➡️ Baca Juga: Strategi Menjaga Kesehatan Payudara Melalui Pemeriksaan Mandiri dan Nutrisi Seimbang
