Tunjangan Guru 2026 Naik, MPR Tekankan Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berkelanjutan

Rencana untuk meningkatkan tunjangan dan kesejahteraan guru pada tahun 2026 menjadi kabar baik yang perlu disambut positif. Namun, pertanyaannya adalah, apakah penambahan anggaran ini akan menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, menegaskan bahwa meski dana baru sangat dibutuhkan, dampaknya tidak akan maksimal tanpa adanya reformasi dalam pengelolaan pendidikan, pemerataan penempatan guru, serta peningkatan kompetensi para pengajar yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Peringatan ini disampaikan sebagai respon terhadap pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya peran guru sebagai “Agen Pembelajaran dan Agen Peradaban” dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Urgensi Peningkatan Kualitas Pendidikan
Lestari, yang lebih akrab disapa Rerie, menekankan bahwa masalah yang dihadapi oleh para guru jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah administratif atau angka pada slip gaji. Dia menegaskan bahwa isu ini menyangkut arah dan komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam pandangannya, peningkatan kesejahteraan guru hanyalah langkah awal, dan harus diiringi dengan perubahan yang lebih mendasar.
Data Lapangan Menunjukkan Kenyataan Pahit
Rerie menyampaikan keprihatinan yang beralasan ketika melihat data yang ada di lapangan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada tahun 2024 menunjukkan realitas yang mencolok: sekitar 74,3 persen guru honorer atau kontrak masih mendapatkan gaji di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan, 20,5 persen dari mereka menerima gaji kurang dari Rp500 ribu. Di sisi lain, terdapat lebih dari 800 ribu guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga mereka tidak memiliki sertifikat pendidik maupun tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima.
Pemerintah Menyusun Program PPG
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah merencanakan percepatan program PPG bagi 230 ribu guru aktif pada tahun 2026. Pelatihan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yang mencakup penguasaan deep learning, coding, dan kecerdasan buatan (AI). Dengan proyeksi ini, diharapkan bisa menjangkau sekitar 361 ribu guru. Dari segi anggaran, pemerintah telah menyiapkan lebih dari Rp14 triliun untuk tunjangan guru non-ASN pada tahun tersebut.
Perubahan Tunjangan Profesi Guru
Selain itu, tunjangan profesi guru juga akan mengalami peningkatan, dari yang semula Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pengajar, namun Rerie mengingatkan bahwa peningkatan anggaran ini harus disertai dengan reformasi sistem yang adil dan merata.
Menjaga Kualitas Pendidikan Melalui Sistem yang Adil
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie menekankan pentingnya agar alokasi dana ini disertai dengan reformasi sistem pendidikan yang berkeadilan. Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat sertifikasi massal bagi guru non-ASN, menciptakan sistem insentif yang adil, serta menyiapkan skema evaluasi berkelanjutan setelah sertifikasi. “Meningkatkan kompetensi guru harus menjadi prioritas utama untuk mendukung literasi, numerasi, dan pembentukan karakter siswa,” jelasnya.
Menciptakan Peta Jalan Pendidikan yang Komprehensif
Rerie juga menekankan perlunya penyusunan peta jalan nasional yang komprehensif. Dokumen ini harus mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola guru, sistem rekrutmen yang adil, kepastian kerja, perlindungan profesi, serta standar kesejahteraan yang layak bagi para pendidik.
Indikator Keberhasilan Pendidikan
Pada akhirnya, Rerie menegaskan bahwa keberhasilan dalam pendidikan tidak dapat diukur hanya dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. “Keberhasilan pendidikan harus diukur dari perubahan nyata yang terjadi di ruang kelas,” pungkasnya, menekankan bahwa investasi dalam pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan.
Persiapan Menuju Tunjangan Guru 2026
Dengan rencana peningkatan tunjangan guru 2026, semua pihak harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada. Hal ini mencakup bukan hanya peningkatan gaji, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.
Peran Semua Pemangku Kepentingan
Adalah tugas bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Baik dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru, kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan.
- Reformasi sistem pendidikan yang berkeadilan.
- Peningkatan pelatihan untuk guru yang sesuai dengan tantangan zaman.
- Penyusunan peta jalan yang komprehensif untuk pendidikan.
- Pengawasan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- Penguatan peran guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan.
Dalam menghadapi tahun 2026, harapan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik terletak pada tindakan konkret yang dilakukan saat ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, tunjangan guru 2026 tidak hanya menjadi angka di kertas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: 25 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M untuk Saudara dan Sahabat Tercinta
➡️ Baca Juga: Sawah Terancam Hilang, Dampak Urbanisasi Terhadap Lumbung Pangan Kota



